Banjarbaru Transport

Listrik Byar Pet Pemko dan PLN Saling Tuding

BANJARMASIN - Mati, hidup, mati....hidup. Penerangan yang byarpet bukan hal yang aneh lagi di provinsi ini. Meski menjadi ibu kota provinsi, Banjarmasin pun mengalami kondisi mengenaskan itu. Bahkan, tidak sedikit kawasan umum yang selalu gelap karena tidak tersentuh fasilitas penerangan jalan umum (PJU).

Memang, di kawasan jalan protokol sudah tersedia lampu penerang jalan. Namun, tiap harinya, berdasar pantauan koran ini, lampu-lampu itu menyala tidak lebih dari lima hingga enam jam. Seharusnya, menyala hingga 12 jam sehari. Alasan besarnya beban daya listrik menjadi dalih untuk tidak terus menyalakannya di kala gelap.

Itu masih untung, di jalan-jalan kecil, penerangan hanya mengandalkan sorot lampu kendaraan bermotor. Di sisi lain, karena tidak kunjung mendapat fasilitas PJU, sebagian warga berinisiatif menyediakan PJU untuk menerangi kawasannya, padahal PJU menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Banjarmasin dibantu PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

"Untuk jalan kompleks, kami terpaksa swadaya pasang lampu sendiri, hanya listriknya yang nyantol PLN. Tapi, jalan utama tetap gelap karena tidak ada yang berinisitif baik warga maupun pemko," ujar warag Sungai Andai, Zairin, Minggu (21/11/2010).

Hal senada dikatakan warga Purna Sakti, Aman. "Tagihan listrik kami besar, jadi wajar kalau memasang lampu di jalan kompleks menggunakan aliran listrik bukan dari rumah melainkan dari tiang listrik," ujarnya.

Imbasnya, di kota seribu sungai, lebih banyak kawasan yang ber-PJU ilegal (dilakukan oleh warga) daripada ber-PJU ilegal (disediakan pemko dengan 'ciri' memiliki alat pengukur daya yang biasa disebut meteran).

Ada 17.829 lokasi dengan daya 2,659,613 watt. Dari jumlah itu, kawasan ber-PJU ilegal sebanyak 15.431 lokasi dengan daya 2,224,583 watt. Sedangkan titik PJU legal sebanyak 2.398 lokasi dengan daya 435,030 watt.

Berdasar informasi yang dikumpulkan BPost, PLN menagih seluruh biaya penggunaan daya (baik legal maupun ilegal) kepada pemko. Kepala Bidang PJU dan Reklame, Dinas Tata Kota Banjarmasin, Esya Zain Hafizie saat dikonfirmasi mengakui hal tersebut. Dia mengungkapkan pemko membayar tagihan ke PLN, sedikitnya Rp 800 juta per bulan.

Untuk membayar ini, pemko juga membebankan kepada warga dengan cara penerapan pajak PJU. Pajak ini diakumulasikan dengan tagihan pelanggan PLN. Besarannya, 9 persen dari nilai beban daya yang digunakan pelanggan. "Kami tidak memiliki sistem PJU sendiri, sehingga membeli daya dari PLN. Lamanya nyala lampu menyesuaikan daya dari PLN. Saat beban puncak, lampu padam, karena kapasitas daya tidak mencukupi," katanya.

Mengenai banyaknya lokasi ber-PJU ilegal, Zain mengakui pelayanan PJU memang belum maksimal. "Ini berakibat pada pembayaran pajak PJU yang tidak efisien atau mubazir. Sangat mendesak untuk segera melakukan program meterisasi (legalisasi)," ujarnya.

Dikatakannya, untuk menagih pembayaran kepada pemko, PLN menggunakan cara taksiran. Mereka menaksir nilai nominal dari penggunaan daya listrik untuk PJU baik yang dikelola pemko maupun swadaya warga. Dengan cara ini, Zain menilai PLN lebih diuntungkan.

"Mulai tahun depan, cara itu kita ganti melalui sistem meteran, alat penghitung daya. Jadi pemko hanya membayar beban berdasar PJU yang memiliki meteran atau resmi. Tidak seperti selama ini, semua harus dibayar pemko. Dengan meterisasi, terlihat jelas daya yang digunakan," ujarnya.

Dengan cara itu itu, Zain yakin semua kawasan, termasuk jalanjalan kecil akan tersentuh PJU resmi. "Pembayaran beban ke PLN bisa berkurang hingga Rp 200 juta, sehingga tidak mustahil, pajak penerimaan dari jalan umum bisa menjadi primadona," kata Zain.

Sebaliknya, Humas PT (persero) PLN Cabang Banjarmasin, Bambang Untoro menegaskan penghitungan cara manual hanya dilakukan untuk PJU yang tidak memiliki meteran. "Penghitungan itu telah diatur dalam ketentuan pedoman teknis dalam tarif dasar listrik (TDL)," ujarnya.

Ditegaskannya, di dalam surat edaran PLN tentang TDL, penggunaan lampu PJU yang tidak memiliki meteran, penggunaan daya listriknya dihitung berdasar cara manual. "Sebenarnya dengan penghitungan manual bukan berarti PLN diuntungkan. Bisa jadi PLN rugi karena daya lampu yang digunakan warga bisa berubah-ubah. Kami juga menghitungnya tidak selama 24 jam menyala, melainkan dihitung berapa jam menyalanya," ujarnya.

Ditegaskan Bambang, PLN justru mengharapkan setiap PJU diberi meteran sehingga penghitungan beban bisa dilakukan dengan lebih fair "Selama ini kami juga dirugikan. Contohnya, kami menyediakan lampu 100 watt diganti warga dengan lampu 250 watt. Padahal, kami


Tagged as: ,

Leave a Response